PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, TERHADAP BELANJA DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SEBAGAI PEMODERASI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE TAHUN 2010/2014

  • Joko Untung Program Magister Akuntansi Universitas Pancasila
  • Tri Widyastuti Program Magister Akuntansi Universitas Pancasila
  • - Suyanto Program Magister Akuntansi Universitas Pancasila
Keywords: regional generated revenues, general allocation fund, specific allocation fund, fund sharing, the regional expenditure

Abstract

Regional generated revenues is the main source of regional funding, therefore the ability to implement the economic measure of the magnitude of the contribution made by the Regional generated revenues of the budget, the greater the contribution that can be provided by the Regional generated revenues of the budget means less dependence of local governments on central government and. The objective of the research was to find out the influence of PAD (Regional Generated Revenues), DAU (General Allocation Fund), and DAK (Specific Allocation Fund) and Sharinf Funds as moderating variable on the relationship between PAD, DAU, DAK with regional expenditure. The sample used in this study were 26 Districts / Towns comprises were determined by purposive sampling method. The criteria used in determining the sample of the Regency / City Budgets publish consistently from 2010-2014. The data used in this research is secondary data.The results showed that the PAD, DAU and DAK simultaneously affect the regional expenditure. Partially PAD and DAU effect on regional expenditure while DAK has no effect on regional expenditure. The results of the research with moderation regression analysis (MRA) showed that DBH not moderating variables strengthen or weaken the relationship PAD, DAU, DAK with regional expenditure.

References

Abdullah, Sukriy & Halim, Abdul, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Jawa dan Bali, Jurnal Ekonomi STEI Nomor 2 / Tahun XIII / 25, 2004.
Abdul Halim, Akutansi Sektor Publik ­ Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba empat, Jakarta , 2001.
Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
Abdul Halim dan Mujib, Ibnu, Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2009
Gunwawan. Adisaputro dan Marwan Asri, Anggaran Perusahaan BPFE, Yogjakarta, 1989
Ghozali, Imam, , Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan IV, Badan Penerbit UNDIP,Semarang, 2006.
Koswara E., Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan kemandirian Rakyat , Yayasan Pariba, Jakarta , 2001
Kusumadewi, Dyah Ayu dan Rahman, Arief, , Flypapaer Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten / Kota Di Indonesia, JAAI Volume 11 Nomor 1, Yogyakarta, 2007.
Manullang, M, Dasar – Dasar Manajemen, Cetakan XVIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Edisi IV, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2002
Mulyadi, Akuntansi manajemen, STIE YKPN, Yogjakarta, 2001
Maimunah, Mutiara, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) danPendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatra, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. 2006.
Pratiwi, Maulida Novi, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten / Kota di Indonesia, Skripsi (tidak dipublikasikan), UII, Yogyakarta. 2007.
Prakosa, Kesit Bambang, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, JAAI Volume 8 Nomor 2, UII, Yogyakarta, 2004.
Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Republik Indonesia, 2009, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rosdini,dini,. Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Pemerintah Daerah, Makalah dipresentasikan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ,Juli 2008
Ruth Nikijuluwa,, Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia, jurnal Fakultas Ekonomi , Pusat data dan bisnis Indonesia, 2012
Widodo, Pambudi Tri, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Bali, Skripsi (tidak dipublikasikan), UII, Yogyakarta. 2007
Published
2017-09-29
Section
Artikel