PENERAPAN SANKSI ADAT KEPADA PERUSAHAAN DAN PIHAK LAIN DALAM PERADILAN ADAT

  • Muhar Junef Peneliti Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional
Keywords: sanctions customary in judging a customary

Abstract

The existence of judicial custom is becoming increasingly important in the situation of countries that are not yet fully able to provide case resolution service via the formal route to remote villages. Because of that, the constitution give the recognition and tribute to the customary law along qualified: realitas, namely adat law it is alive and society; idealitas, according to the development, namely compatible with the principle of the unitary state of the republic of indonesia , and  regulated in the law. The purpose of this research is to know: (1) the existence of customary courts in the judicial system of the country; and (2) form of application of sanctions the Customs on the company/the other party in violation of the provisions of the customs. The research found that: (1) the existence of judicial customary have been set in regulations perudang-undangan national although earlier through emergency act no. 1 1951 in particular the article 1 ( 2 ) letter b; continued with removal indirectly judicial village through act no. 14 year 1970 regarding basic law on judicial power; the last changed with act no. 48 / 2009 on judicial power.( 2 ) sanction inflicted on company government is in form of fines customary and companies convicted for supplying need customary and so on.

References

Ahmad Faris. “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional”. Ahmad Faris imudt.blog, diakses tanggal 08 Juli 2013.
Ahmadi Hasan. Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional,. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2007.
Ahmadi Hasan. “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal AL-BANJARI Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2007.
Ancella Laksmaningtyas Utama. Kesepakatan Perdamaian. FH.UI. Jakarta. 2011.
Bappenas, Dokumen Stanas Akses terhadap Keadilan, Jakarta 2012.
Eva Achjani Zulfa. “Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”,. Makalah Seminar Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional, BPHN. Surabaya. 20 Juni 2013.
Eva Achjani Zulfa. “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010.
HuMa, “Antara Teks dan Konteks”, Seri Hukum dan Keadilan Sosial., Huma Tahun 2010.
Leuddjeng Hader. “Mempertimbangkan Peradilan Adat”. Seri Pengembangan Wacana HUMA. No. 4. Tahun 2003
Majelis Adat Aceh, “Pedoman Peradilan Adat Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel” 2008.
Muhammad Koesno. Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan. Tanpa Penerbit. Jakarta. 1971.
Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Republik Indonesia, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
SAJI Project. Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah. 2013.
Siti Maimunah. Cerita tentang Tambang Mangan Serise, 09 Januari 2009.
Tandiono Bawor Purbaya; “Benturan Antar Sistem Hukum; Bangaimana Sistem Peradilan Pidana Indonesia Mengkriminalkan Pengiat Gerakan Sosial dalam Konflik Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat”, makalah dipresentasikan dalam workshop on “Whose natural resources? Criminalization of social protest in a globalizing world”, di the International Institute for the Socialigy of Law, 26 – 27 April 2012.
Tandiono Bawor Purbaya. FGD Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menelesaiakan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar; Judul Makalah “Ketika Negara Tidak Ma(m)pu Keberadaan Peradilan Adat dalam Konflik SDA”, BPHN 24 Oktober 2013.
Hukum-adat-bagi-yang-merusak-hutan; http://zainalkristianto.blogspot.com/2009/12/hukum-adat-bagi-yang-merusak-hutan.html.
http://pusaka.or.id/masyarakat-siwosawo-sanksi-adat-perusahaan-rp-15-milyar/
http://www.tempo.co/read/news/2011/02/28/179316632/Tutup-Jalan-Perusahaan-Sawit-Kena-Denda - Adat-Dayak-Ketapang.
http://sigmanews.us/id/read/951/langgar-hukum-adat-eksplorasi-migas-dihentikan-masyarakat-adat-talang-mamak.html:17 February 2013 diunduh tanggal 17 Oktober 2013 sampai berita ini dimuat perusahaan sudah berhenti beroperasi selama 10 hari.
http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/ tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?nd992203605 pada 1 Maret 2013.
Masuk Tanpa Izin, PT PSA Kena Adat; 04 Oktober 2011, 17:05:46 WIB oleh Petrus Heri Sutopo; http://www.kalimantan-news.com/berita.pup?idb= 10019.
Sanksi Adat demi Tanah Ulayat; http://www.tempo.co.id/majalah/index-isi.asp?rubik=hk&nomor No.21/XXVII/23.Feb-1 Mar 1999 Tanah Ulayat:
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/02/22/0106.html.
Published
2015-02-20
Section
Artikel